Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh Perikanan Kelautan dan Perikanan (Kapuslatluh KP) Dr.Lily Aprilya Pregiwati (tengah) saat melakukan kunjungan di P2MKP Karya Lestari, Tabanan, Bali

 

TABANAN– Penyuluh Perikanan merupakan orang luar biasa dan penting membantu kegiatan pendampingan di lapangan. Hampir seluruh kegiatan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di lapangan memerlukan bantuan dan pendampingan Penyuluh Perikanan.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh Perikanan Kelautan dan Perikanan (Kapuslatluh KP) Dr.Lily Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si mengemukakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Bali meninjau Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Karya Lestari di Tabanan, Sabtu,(12/12/2020)

Menurut Kapuslatluh Lily Aprilya Pregiwati, hampr 24 jam Penyuluh Perikanan bekerja melakukan pendampingan kelompok dan pelaku utama kelautan dan perikanan. Utamanya saat mereka mengakses program bantuan dari KKP.

“Dalam mengakses bantuan tersebut, sejak awal Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan. Baik saat penyusunan proposal sampai ketika bantuan berupa uang masuk ke rekening kelompok. Penyuluh Perikanan yang mengingatkan agar dan tersebut segera dibelanjakan dan digunakan sesuai ketentuannya. Demikian juga saat program bantuan tersebut sudah berjalan, Penyuluh Perikanan tetap melakukan pendampingan untuk memastikan program bantuan berhasil,” paparnya.

Terkait pekerjaan Penyuluh Perikanan tersebut, Lily Aprilya Pregiwati berpesan kepada para Penyuluh Perikanan agar menikmati pekerjaanya dengan enjoy. “Keberhasilan Penyuluh Perikanan adalah bila masyarakat, pelaku uatama kelautan dan perikanan yang didampinginya sejahtera,” katanya

Pada kesempatan tersebut Kapuslatluh juga mengakui bila banyak Penyuluh Perikanan senior yang memasuki masa pensiun. Terkait hal itu, Kapuslatluh mendorong agar Penyuluh Perikanan Bantu ke depan bisa diangkat sebagai PNS menggantian Penyuluh Perikanan PNS yang memasuki usia pensiun.

“Kami sudah mengusulkan PBB ke BKN untuk diproses menjadi PNS. Mudah-mudahan bisa segera diproses. Bila tidak sekaligus 2.000 orang PBB setidaknya 500 oranglah setiap tahun,” katanya.

Disebutkan juga, ke depan tidak ada lagi PBB di KKP karena berdasarkan UU No.16 tentang Sistem Penyuluhan yang ada adalah Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya. “Kami sudah dua kali membuka pendaftaran Penyuluh Perikanan Swadaya, sebentar lagi kita akan kembali membuka pendaftaran Penyuluh Perikanan Swadaya tahap ketiga,” tandasnya. (gus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *