Penyerahan Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (BSPUN) di Kabupaten Tabanan

Tabanan- Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan melaksanakan penyerahan Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (BSPUN) Tahun 2020 bagi KUB Nelayan yang ada di Kabupaten Tabanan, Jumat (18/12) di Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, AA Raka Icwara menjelaskan Ketahanan pangan memegang peranan yang sangat penting pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, salah satunya dari hasil perikanan tangkap. Permasalahan harga ikan turun, nelayan merugi, serta produk perikanan tidak terserap dengan baik, padahal sesungguhnya masyarakat sangat membutuhkan namun akses pengangkutan terbatas. Di sisi lain, kualitas ikan hasil tangkapan nelayan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ikan harus terjaga kualitasnya, tetap dalam kondisi segar sejak setelah ditangkap, didaratkan, dan sampai ditangan konsumen.

Lebih lanjut AA Raka Icwara menjelaskan, sebetulnya ada dua jenis BSPUN yang bisa diakses yakni Kendaraan Roda Tiga Berinsulasi atau berpendingin dan Chest Freeser yang diperuntukkan Kepada Koperasi Nelayan dan Perkumpulan KUB Nelayan. Sedangkan untuk KUB Nelayan hanya dapat mengakses Chest Freeser seperti yang diserahkan saat ini.

I Gede Bogorada, Kabid Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dalam kesempatan yang sama menambahkan pengadaan melalui Dana APBN di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak delapan unit. Mengenai KUB sebagaicalon penerimaChest Freezer harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah terdaftar dalam pada modul KUSUKA (korporasi) dalam laman satudata.kkp.go.id dengan profesi sebagai nelayan, memiliki anggota paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang Nelayandan setiap Nelayan anggota tersebut telah terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) dengan profesi sebagai nelayan, membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara Chest Freezer serta mendapat rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota. Sedangkan persyaratan teknisnya adalah memiliki unit usaha penangkapan ikan paling singkat 1 (satu) tahun, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota KUB yang memiliki kapal penangkapikan berukuranpaling besar 10 (sepuluh) gross tonnage (GT) dan memiliki daya listrikpalingsedikit900 volt ampere.

Lebih lanjut, I Gede Bogorada mengatakan bahwa mekanisme pengusulan BSPUN adalah menyampaikan proposal dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan BSPUN dengan data pendukungnya. Selanjutnya Dinas Kabupaten / Kota akan menyampaikan surat usulan calon penerima BSPUN yang telah diperiksa, kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Untuk pendampingan bisa menghubungi penyuluh perikanan KKP di lokasi calon penerima.